2. Dua belas kantor distrik di Taipei setiap tahun juga membuka “Kelas Bimbingan Hidup bagi Penduduk Imigran Baru” serta berbagai jenis pelatihan keterampilan untuk mendukung pekerjaan dan kewirausahaan, seperti kelas komputer, kelas tata rambut, kelas caregiver, dan kelas baking/patiseri.

3. Untuk informasi selanjutnya hubungi: (02) 27256065, (02) 23701046

I. Hal-hal yang perlu diperhatikan:

1.    Anda dapat mencari informasi lowongan kerja melalui situs web berbagai kantor layanan ketenagakerjaan yang berada di bawah naungan Kantor Layanan Ketenagakerjaan Kota Taipei.

2.    Anda juga dapat mencari peluang kerja melalui situs resmi Taiwan Jobs yang dikelola oleh Ditjen Pengembangan Tenaga Kerja (WDA). Alamat situs: （www.taiwanjobs.gov.tw）

II. Nomor kontak:

1.    Kantor Layanan Ketenagakerjaan Kota Taipei: (02) 2308-5230

2.    Taiwan Jobs: 0800-777-888

1.    Pusat Hak Tenaga Kerja (6F, No. 101, Bangka Blvd., Wanhua District): Setiap Senin-Jumat, pukul 14.00-17.00, konsultasi langsung di tempat. (Selain itu, setiap Senin hingga Jumat dapat melakukan janji temu online melalui layanan Biro Ketenagakerjaan: https://ap.bola.taipei/).

2.    Kantor Layanan Ketenagakerjaan Kerja Beitou (5F, No. 30, Xinshi St., Beitou District): Setiap Rabu, pukul 14.00-17.00, konsultasi langsung di tempat.

3.    Kantor Layanan Ketenagakerjaan Pemuda dan Lansia Dongming Nangang (2F, No. 19, Lane 60, Sec.2, Nangang Rd., Nangang District): Setiap Rabu, pukul 14.00 hingga 17.00, konsultasi langsung di tempat.

4.    Kantor Layanan Ketenagakerjaan Xinyi (8F, No. 86, Fude St., Xinyi District): Setiap Rabu dan Jumat, pukul 09.00-12.00, konsultasi langsung di tempat.

5.    Untuk konsultasi melalui telepon, hubungi nomor 1999 (di luar Taipei: 02-27208889) ekstensi 7019 (setiap panggilan dibatasi 10 menit): Setiap Senin-Jumat, pukul 14.00-17.00. (Diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Taipei, Asosiasi Pengacara Keelung, dan Yayasan Bantuan Hukum (LAF) Cabang Taipei).

Sumber informasi: Biro Ketenagakerjaan Kota Taipei

2.    Metode Pelaksanaan Pendampingan Wirausaha:

1)     Kelas Pelatihan Kewirausahaan:

Ditujukan bagi masyarakat yang berminat memulai usaha atau yang telah mulai merintis usaha. Kelas ini mengundang instruktur profesional untuk memberikan materi dengan berbagai topik, seperti persiapan memulai usaha, manajemen operasional toko, perpajakan dan peraturan bisnis, perencanaan modal usaha, serta penulisan proposal/rencana bisnis.

Peserta yang telah mengikuti pelatihan kewirausahaan selama 18 jam akan mendapatkan sertifikat kelulusan, yang dapat digunakan untuk mengajukan pinjaman usaha kepada instansi terkait atau lembaga keuangan.

2)    Konsultasi Wirausaha: Bagi mereka yang menghadapi kesulitan dalam proses wirausaha, program ini menyediakan layanan konsultasi pribadi selama 1 hingga 3 jam dengan konsultan wirausaha profesional untuk membantu peserta mengatasi masalah mereka. 

3)    Seminar Khusus Wirausaha: Untuk memperkaya materi kelas pelatihan wirausaha, Kantor Layanan Ketenagakerjaan Kota Taipei juga menyelenggarakan seminar wirausaha khusus dengan tema-tema tertentu. Dalam seminar ini, kami juga mengundang instruktur profesional atau wirausahawan sukses untuk memberikan pelatihan mengenai strategi pemasaran, industri kreatif, peningkatan penjualan, serta manajemen keuangan, dengan tujuan menambah pengetahuan wirausaha dan meningkatkan peluang kesuksesan usaha.

Untuk informasi lebih lanjut tentang nama program, materi kelas, tanggal pendaftaran, dan cara mendaftar kelas seminar wirausaha tahunan yang digelar oleh Kantor Layanan Ketenagakerjaan Kota Taipei, silakan merujuk ke [tautan].

perhatian publik di industri jasa. Untuk pelanggaran ilegal, pekerja dapat

mengajukan pengaduan sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Investigasi oleh otoritas yang berwenang

atau lembaga pengawasan ketenagakerjaan adalah untuk memastikan

apakah pemberi kerja di lembaga publik telah mengambil tindakan sesuai

dengan ketentuan di atas. Jika menyangkut penanganan suatu kasus yang

tidak sah (seperti pemukulan, cedera, pelecehan seksual, dll.), kasus tersebut

harus dirujuk ke otoritas pengatur untuk diselidiki dan ditangani berdasarkan

fakta hukum (seperti hukum pidana, undang-undang pencegahan dan

pengendalian pelecehan seksual, dll.) yang kasusnya dilanggar atau

dilanggar.

Pengembangan Industri Pemerintah Kota Taipei (di lantai 2 Gedung Kota, Distrik

Utara) menyediakan layanan konsultasi kewirausahaan di kota, termasuk: pinjaman

preferensial, insentif dan subsidi, pelatihan kursus, dan dukungan ruang kerja

bersama (Co-working space) dan sumber daya kewirausahaan lainnya dipersilakan

bagi penghuni baru. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang memulai bisnis, Anda

dapat menghubungi hotline kantor: 02-27208889, ekstensi 1431 atau 6498; Situs

web informasi Taipei juga telah didirikan (https://www.startup.taipei), yang dapat

membantu penduduk baru mengumpulkan informasi dan sumber daya yang mereka

perlukan untuk memulai bisnis.

bencana yang melibatkan lebih dari 3 orang, (3) bencana yang melibatkan lebih dari

1 orang dan memerlukan rawat inap, (4) bencana lain yang disetujui oleh pemerintah

pusat. jika terjadi bencana yang ditetapkan oleh lembaga (kebocoran amonia, klorin,

hidrogen sianida, fosgen, hidrogen sulfida, sulfur dioksida dan bahan kimia lainnya,

bencana yang menyebabkan lebih dari satu pekerja dirawat di rumah sakit), pemberi

kerja harus memberitahukan kepada lembaga pengawasan ketenagakerjaan dalam

waktu 8 jam (Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan kota ini). Pelanggar akan didenda

lebih dari 30.000 yuan dan lebih dari 300.000 yuan.

adalah sebagai berikut:

Menurut undang-undang, jika satu pekerja meninggal atau tiga pekerja atau lebih

terluka pada saat yang sama atau lebih dari satu pekerja terluka dan memerlukan

rawat inap dan bencana kerja besar lainnya di tempat kerja, Kantor Pengawasan

Ketenagakerjaan Kota Taipei harus dilaporkan dalam waktu 8 jam (Hotline Pelaporan

Kota Taipei: 0910922707, 02-23086100 ) dan harap memberikan nama, nomor

telepon, nama perusahaan pemberi notifikasi, lokasi bencana akibat kerja, nama

korban, keadaan bencana, dan telepon nomor pengawas di tempat.

bahayanya, dan laporkan ke Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Kota

Taipei (TEL: 2308-6101) sehingga mereka dapat mengirimkan personel untuk

melakukan inspeksi ketenagakerjaan.

dalam kondisi badai, majikan harus mengikuti prosedur berikut untuk

pekerja yang melakukan pekerjaan lapangan:

(1) Majikan harus menilai risiko lingkungan kerja atau bahaya

operasional pada hari badai, mengembangkan mekanisme

evaluasi keselamatan, prosedur, dan formulir terkait. Jika media

melaporkan risiko signifikan atau risiko yang dapat diprediksi,

maka kegiatan lapangan harus dihentikan. Jika setelah evaluasi

masih diputuskan untuk melanjutkan pekerjaan lapangan, maka

majikan harus mengambil langkah-langkah perlindungan

keselamatan, dan catatan harus disimpan secara tertulis oleh

majikan atau petugas yang ditunjuk untuk pemeriksaan.

(2) Jika majikan meminta pekerja untuk melakukan pekerjaan

lapangan pada hari badai yang telah diumumkan oleh

pemerintah lokal sebagai hari libur yang tidak boleh bekerja, dan

jika ada potensi bahaya bagi pekerja, maka perlengkapan

keselamatan yang sesuai seperti jaket pelampung, helm

keselamatan, peralatan komunikasi, dan perlengkapan

keselamatan dan kendaraan lainnya harus disediakan.

2. Selain itu, dalam konteks layanan pengiriman luar jangka waktu kerja yang

tidak memiliki hubungan kerja, pada saat pemerintah lokal mengumumkan

hari libur yang tidak boleh bekerja, platform pengiriman harus segera

memberitahukan pengantar untuk menghentikan layanan pengiriman.

penanggung jawab tempat kerja harus segera menghentikan operasi dan meminta

pekerja untuk mengungsi ke tempat yang aman. Ketika pekerja menjalankan

tugasnya dan menemukan adanya risiko bahaya langsung, mereka boleh

menghentikan pekerjaannya dan mundur ke tempat yang aman tanpa

membahayakan keselamatan pekerja lain, dan segera melapor kepada atasan

langsungnya.

otoritas pengawas tidak dapat secara substansial menetapkan kasus

tersebut, mereka dapat meminta majikan untuk menetapkan rencana

pencegahan pelanggaran hukum terhadap pelanggaran yang diterapkan oleh

otoritas pusat, dengan mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh otoritas

pengawas pusat. Tindakan pencegahan berikut harus diambil dan catatan

pelaksanaannya harus disimpan:

1. Identifikasi dan penilaian risiko.

2. Penyediaan tempat kerja yang sesuai.

3. Penyesuaian tenaga kerja yang tepat sesuai dengan karakteristik

pekerjaan.

4. Pembentukan norma perilaku.

5. Melakukan pelatihan tentang pencegahan bahaya dan keterampilan

komunikasi.

6. Pembentukan prosedur penanganan kejadian.

7. Evaluasi dan peningkatan efektivitas pelaksanaan.

8. Hal-hal lain terkait dengan keselamatan dan kesehatan. Pelanggar

yang tidak memperbaiki setelah diberi pemberitahuan untuk

memperbaiki dalam batas waktu yang ditentukan, akan dikenakan

denda sebesar NT$30.000 hingga NT$150.000.

pengantaran untuk menghentikan layanan pengantaran selama periode ketika

pemerintah daerah mengumumkan penangguhan pekerjaan.

berwenang, atau lembaga pengawasan ketenagakerjaan.

1. Kematian: NT$300.000.

2. Penyandang disabilitas tingkat 3 hingga tingkat 1: NT$200,000.

3. Mereka yang memiliki tingkat kecacatan kelima hingga keempat: NT$100,000.

4. Bagi mereka yang cacat dari Level 5 ke Level 1 karena penyakit akibat kerja, akan

diberikan pembayaran tambahan sebesar NT$50.000.

5. Jika pekerja atau penggugat adalah rumah tangga berpendapatan rendah atau

rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah, tambahan NT$50.000 akan

dibayarkan.

Jika seorang pekerja memenuhi syarat-syarat pembayaran hiburan di kota dan

tempat domisilinya, terlepas dari apakah pekerja atau penggugat mengajukan

permohonan kepada pemerintah kotamadya atau kabupaten (kota) tempat domisili

pekerja tersebut, Biro Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota Taipei akan memotong

jumlah pembayaran hiburan. Jumlah pembayaran hiburan yang ditetapkan oleh

daerah.

1. Surat permohonan.

2. Salinan buku catatan penduduk yang dikeluarkan dalam tiga bulan terakhir.

3. Formulir data asuransi pekerja, sertifikat asuransi pekerja, atau identitas

pekerja; untuk pekerja asing yang tidak memiliki domisili di dalam negeri,

lampirkan paspor dan surat izin kerja.

4. Sertifikat kecelakaan kerja dari unit kerja atau dokumen lain yang cukup

membuktikan kecelakaan kerja.

5. Surat penetapan tunjangan cacat kerja dari Biro Asuransi Pekerja atau

sertifikat diagnosa cacat dari rumah sakit yang ditunjuk oleh Asuransi

Kesehatan Nasional.

6. Pernyataan tidak mengajukan klaim ganda.

Kedua, selain dokumen-dokumen dari poin satu hingga empat dan poin enam di atas,

pemohon juga harus melampirkan sertifikat kematian pekerja dan dokumen identitas

pemohon.

Ketiga, untuk pemohon yang tidak memiliki domisili di dalam negeri, dokumen

identitas yang dilampirkan harus diverifikasi oleh unit-unit berikut:

1. Dokumen yang dibuat di luar negeri harus diverifikasi oleh kedutaan besar,

konsulat, atau lembaga yang diotorisasi oleh Kementerian Luar Negeri

Republik Tiongkok (Taiwan); jika dokumen tersebut dibuat di dalam negeri

oleh kedutaan besar atau lembaga yang diotorisasi oleh negara asing, harus

diverifikasi ulang oleh Kementerian Luar Negeri Republik Tiongkok (Taiwan).

2. Dokumen yang dibuat di Tiongkok Daratan harus diverifikasi oleh lembaga

pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang didirikan atau ditunjuk

oleh Dewan Eksekutif atau yang diserahi tugas oleh Dewan Eksekutif.

3. Dokumen yang dibuat di Hong Kong atau Makau harus diverifikasi oleh

lembaga swadaya masyarakat yang didirikan atau ditunjuk oleh Dewan

Eksekutif di Hong Kong atau Makau. Jika dokumen tersebut dalam bahasa

asing, harus dilampirkan terjemahan resmi dalam bahasa Tionghoa yang

diverifikasi oleh lembaga-lembaga seperti yang disebutkan di atas atau oleh

notaris di dalam negeri.

menjadi cacat karena penyakit akibat kerja, pekerja atau penggugat harus

mengajukan permohonan secara tertulis kepada Biro Tenaga Kerja Pemerintah Kota

Taipei untuk pembayaran belasungkawa dalam waktu satu tahun sejak tanggal

cacatnya. atau kematian ditentukan.

yang tidak normal, maka tenaga medis harus memberikan bimbingan kesehatan. Jika

dokter menilai pekerja tidak dapat beradaptasi dengan pekerjaan semula, maka

pemberi kerja harus mengikuti nasehat dokter dan mengganti tempat kerja pekerja. ,

berganti pekerjaan, atau memperpendek jam kerja, dan mengambil tindakan

manajemen kesehatan.

disediakan oleh majikan, oleh karena itu tidak boleh menolak pemeriksaan.

Jika seorang karyawan menolak pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan oleh

undang-undang, perusahaan dapat memberlakukan tindakan disiplin sesuai

dengan pelanggaran aturan internal perusahaan yang dilakukan oleh

karyawan.

pekerja harus diumumkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Kesehatan

serta Kesejahteraan. Warga dapat mengakses situs web

(https://hrpts.osha.gov.tw/asshp/hrpm1055.aspx) untuk mengetahui fasilitas

kesehatan mana yang diizinkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan

bagi pekerja.

tingkat manajemen level tiga ke atas harus mengadakan pemeriksaan

kesehatan rutin dengan dokter spesialis kedokteran kerja, dan jika diperlukan,

mereka harus melakukan evaluasi langsung terhadap kemungkinan penyakit

terkait pekerjaan. Hasil evaluasi harus digunakan untuk menetapkan kembali

tingkat manajemen kesehatan karyawan tersebut, dan laporan harus

disampaikan dalam waktu 30 hari setelah pemeriksaan kesehatan rutin

diselesaikan. Laporan tersebut tidak perlu dilaporkan langsung kepada

departemen yang bersangkutan; metode pelaporan tersedia di situs web Divisi

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Tenaga Kerja

(http://www.osha.gov.tw/) di bagian "Informasi Pendaftaran Manajemen

Perlindungan Kesehatan Pekerja" di bawah topik situs web. Informasi laporan

harus diisi menggunakan format formulir online dan akan tersedia untuk

pengawasan ketenagakerjaan.

diatur secara jelas dalam peraturan hukum apakah biayanya

ditanggung oleh pihak pekerja atau majikan, sehingga ditentukan oleh

kesepakatan kedua belah pihak.

2. Biaya pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan

khusus untuk pekerja yang sedang bekerja ditanggung oleh majikan,

dan karyawan memiliki kewajiban untuk menerima pemeriksaan

tersebut. Oleh karena itu, secara prinsip, majikan seharusnya

memberikan cuti kepada karyawan untuk pergi menjalani pemeriksaan.

1. Sebelum memulai pekerjaan, karyawan baru harus menjalani

"pemeriksaan fisik umum", dengan biaya pemeriksaan dibahas antara

pekerja dan majikan. Karyawan yang sudah bekerja harus menjalani

"pemeriksaan kesehatan umum" secara berkala, dengan biaya

pemeriksaan ditanggung oleh majikan. Selain itu, sesuai dengan Pasal

20 Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, majikan harus

melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap karyawan yang bekerja,

dan karyawan memiliki kewajiban untuk menerima pemeriksaan

tersebut. Secara prinsip, majikan seharusnya memberikan cuti kepada

karyawan untuk menjalani pemeriksaan.

2. Frekuensi pemeriksaan kesehatan umum: untuk yang berusia 65 tahun

ke atas, diperiksa setiap tahun sekali, untuk yang berusia di atas 40

tahun tetapi belum mencapai usia 65 tahun, diperiksa setiap 3 tahun

sekali, dan untuk yang berusia di bawah 40 tahun, diperiksa setiap 5

tahun sekali.

(2) Pemeriksaan Kesehatan Khusus: Untuk pekerja yang bekerja di lingkungan

khusus, majikan harus melakukan pemeriksaan kesehatan khusus untuk

bahaya kesehatan setiap tahun, dan bertanggung jawab atas biaya

pemeriksaan tersebut.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditunjuk untuk diterapkan, majikan

harus melaksanakan pemeriksaan fisik dan kesehatan sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perlindungan Kesehatan Tenaga

Kerja.

Jika pemberi kerja ingin pekerjanya masuk kerja “berdasarkan kebutuhan bisnis”, pemberi kerja harus mendapatkan persetujuan pekerja. Selain membayar upah untuk hari itu, pemberi kerja juga harus memberikan upah tambahan kepada pekerja dan memberikan langkah-langkah perlindungan keselamatan yang sesuai untuk menjaganya keselamatan tenaga kerja.

Referensi: Pasal 2 Aturan Penegakan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan

2. Ayat 3 pasal yang sama mengatur: “Untuk cuti sakit dan sakit biasa yang tidak melebihi 30 hari dalam setahun, gajinya dibayarkan setengah dari gaji cuti tidak mencapai separuh gaji, maka majikanlah yang menggantinya.”

Pasal 10 Peraturan Cuti Kerja menyatakan: “Ketika pekerja meminta cuti, mereka harus menyatakan terlebih dahulu alasan dan jumlah hari cuti secara lisan atau tertulis. Namun, jika tiba-tiba sakit atau darurat, seseorang dapat dimintai cuti. dipercayakan untuk menangani prosedur permohonan cuti. Saat menangani prosedur cuti, pemberi kerja dapat mewajibkan pekerja untuk menyerahkan dokumen pendukung yang relevan.”

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, pengusaha yang mempekerjakan lebih dari 30 pekerja harus menetapkan peraturan kerja mengenai cuti dan hal-hal lain berdasarkan sifat bisnis mereka, menyerahkannya kepada otoritas yang berwenang untuk ditinjau, dan mengungkapkannya kepada publik. Pasal 7 Peraturan Pelaksanaan undang-undang yang sama mengatur bahwa cuti dan hal-hal terkait lainnya harus diatur dalam kontrak kerja. Apabila pekerja memang mempunyai alasan untuk meminta cuti, maka pemberi kerja akan memberikan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Keselamatan Kerja,

majikan harus melaksanakan pemeriksaan fisik dan kesehatan ( medikal )

khusus sesuai dengan aturan perlindungan kesehatan tenaga kerja.

2. Jika hak dan kepentingan pekerja dirugikan karena keterlambatan pembayaran upah oleh pemberi kerja, dan lokasi penyediaan tenaga kerja berada di Kota Taipei, ia dapat menggunakan hotline 1999 untuk mengajukan laporan ke Biro Tenaga Kerja (Tel: 02-23026355 ; situs web "Sistem Pengaduan Kota Taipei 1999": https://1999.gov.taipei/Front/main), akan secara proaktif menyelidiki dan menanganinya untuk melindungi hak-hak buruh.

2.    Upah Rata-rata Bulanan: Dihasilkan dengan membagi total upah dalam enam bulan sebelum kejadian dengan enam bulan, atau dengan mengalikan upah rata-rata harian dengan jumlah rata-rata hari dalam sebulan selama periode perhitungan.

3.    Contoh: Seorang pekerja yang belum bekerja selama enam bulan memiliki periode kerja dari 1 Januari 108 (menurut aturan pelaksanaan Undang-Undang Standar Kerja) hingga 10 Mei (tidak termasuk hari kejadian):

●    Upah Rata-rata Harian: Diambil dari total upah yang diperoleh dari 1 Januari hingga 9 Mei, dibagi dengan total hari dalam 4 bulan dan 9 hari (31 hari + 28 hari + 31 hari + 30 hari + 9 hari).

●    Upah Rata-rata Bulanan: Jumlah rata-rata hari dalam periode tersebut (meliputi Januari hingga Mei) adalah (31 hari + 28 hari + 31 hari + 30 hari + 31 hari) dibagi dengan 5 bulan, menghasilkan 30,2 hari per bulan. Maka upah rata-rata bulan pekerja tersebut adalah "Upah Rata-rata Harian" dikalikan dengan 30,2 hari.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon 1999 (untuk panggilan langsung di dalam wilayah Kota Taipei, untuk wilayah di luar kota harap hubungi 02-27208889 dan pilih ekstensi 7015-7018, 3325, 3327, 3349).

2. Pengiriman melalui pos:

(1) Mediasi: Mohon kepada pemohon untuk mengirimkan surat yang mencantumkan nama-nama kedua belah pihak, nama, nomor telepon, alamat, kronologi kejadian, dan permohonan kepada Bagian Standar Tenaga Kerja Kantor ini (Alamat: Area Timur Laut, Lantai 5, Jalan Pemerintah Kota 1, Distrik Xinyi, Taipei). (Jika membutuhkan formulir standar, silakan kunjungi situs web Portal Layanan Masyarakat Pemerintah Kota Taipei (Informasi Terkait ) > Proses Kasus - Berdasarkan Kategori Instansi > Kantor Urusan Tenaga Kerja > 24. Kasus Mediasi Sengketa Tenaga Kerja Pemerintah Kota Taipei - Komisi Mediasi atau 25. Kasus Mediasi Sengketa Tenaga Kerja Pemerintah Kota Taipei - Mediator > Unduh formulir > Formulir Pendaftaran MediasiSengketa Tenaga Kerja Pemerintah Kota Taipei (Versi Bahasa Cina atau Bahasa Inggris)).

(2) Arbitrase: Mohon kepada pemohon untuk mengirimkan surat yang mencantumkan nama-nama kedua belah pihak, nama, nomor telepon, alamat, kronologi kejadian, dan permohonan kepada Bagian Standar Tenaga Kerja Kantor ini (Alamat: Area Timur Laut, Lantai 5, Jalan Pemerintah Kota 1, Distrik Xinyi, Taipei). (Jika membutuhkan formulir standar, silakan kunjungi

situs web Portal Layanan Masyarakat Pemerintah Kota Taipei (Informasi Terkait) > Proses Kasus - Berdasarkan Kategori Instansi > Kantor Urusan Tenaga Kerja > 24. Kasus Mediasi Sengketa Tenaga KerjaPemerintah Kota Taipei - Komisi Mediasi atau 25. Kasus Mediasi Sengketa Tenaga Kerja Pemerintah Kota Taipei - Mediator > Unduh formulir > 3. Formulir Pendaftaran Arbitrase Kesepakatan Sengketa Tenaga KerjaPemerintah Kota Taipei atau 4. Formulir Pendaftaran Arbitrase Permintaan Salah Satu Pihak Sengketa Tenaga Kerja Pemerintah Kota Taipei).

3. Pendaftaran secara daring: Mediasi: Mohon kepada pemohon untuk mengunjungi situs web kantor ini (Informasi Terkait ) dan di bagian pelayanan masyarakat di bawah halaman utama, pilih Layanan Langsung Tenaga Kerja > Pendaftaran Daring Mediasi Sengketa Tenaga Kerja (Perlu mendaftar dan masuk ke Layanan Langsung Tenaga Kerja kantor ini); atau dapat juga melalui platform Layanan Masyarakat Kota Taipei (Informasi Terkait ) untuk terhubung ke Layanan Langsung Tenaga Kerja (di bawah situs web bagian bawah > Kantor Urusan Tenaga Kerja > "24. Kasus Mediasi Sengketa Tenaga Kerja Pemerintah Kota Taipei – Komisi Mediasi" atau "25. Kasus Mediasi Sengketa Tenaga Kerja Pemerintah Kota

Taipei - Mediator").

2. Jika penyelesaian sengketa antara buruh dan majikan melalui mediasi atau arbitrase menyebabkan salah satu pihak memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan hukum sipil, dan pihak tersebut tidak memenuhi kewajibannya, pihak lain dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan yang bersangkutan untuk meminta penetapan eksekusi paksa dan penangguhan sementara pembayaran biaya peradilan; ketika mengajukan permohonan untuk eksekusi paksa, penangguhan biaya eksekusi juga diberikan. (Pasal 59 Undang-Undang Penyelesaian Sengketa Buruh dan Majikan)